Turut hadir 3 (tiga) narasumber utama yakni Kabag Binkar Biro SDM Polda Papua, AKBP Cahyo Sukarnito, S.I.K, M.KP, Kasubbag Diapers Bagdalpers Biro SDM Polda Papua, Kompol Jefri Parjuangan Tambunan, S.H, S.I.K dan Kepala Perwakilan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Frits Ramandey.
Dalam kesempatannya, Kabag Binkar mengatakan Sebenarnya yang akan di terima 12.000 lebih untuk seluruh indonesia namun khusus untuk Papua dari total 10.000 ini ada kuota 2000 untuk nantinya akan ditempatkan pada DOB baru yang ada di beberapa wilayah yang nantinya akan dibentuk Polda.
“Ini adalah moment yang sangat bagus pada kesempatan ini pimpinan Polda yakni Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat yang hadir dalam rapat karena Papua sendiri akan menjadi prioritas untuk rekruitmen anggota Polri,” ucap Kabag Binkar.
Kabag Binkar mengatakan kepada adik-adik yang berminat untuk mempersiapkan diri dalam penerimaan ini dimana Tahun kemarin ada 1059 peserta pendaftar yang sekarang sudah menjadi anggota Polri aktif.
“Untuk adik-adik yang akan mendaftar juga harus mulai mempersiapkan diri dengan baik dari segi kecerdasan, fisik, Psikologi maupun mental yang harus di asah dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, Kompol Jefri mengatakan pihaknya akan merekrut 2000 personil baru untuk mengisi beberapa daerah otonomi baru untuk penerimaan terpadu yang sudah dibuka untuk Taruna Akpol.
“Kami juga berkoordinasi dengan pengawas internal dan juga eksternal dalam setiap proses agar apa yang kami lakukan ini bisa diawasi secara bersama sama dengan menunjukkan transparansi yang baik,” tutur Kompol Jefri.
Sementara itu, Frits Ramandey mengatakan Penerimaan Polri ini sangat berbeda dari penerimaan painya dimana di dalam penerimaan Polri sendiri ini memiliki spesifikasi khusus yang memang tidak bisa di rubah karena ini merupakan instansi sipil yang dipersenjatai dimana nantinya mereka ini bisa melayani masyarakat.
“Dari pengalaman sebagai tim pengawas eksternal dimana kami dalam lembaga negara itu punya MoU dengan Mabes Polri karena setelah Polisi itu keluar dari kultur militer menjadi kultur sipil itu perlu partisipasi publik untuk mengawas caranya mulai dari proses rekruitmen,” pungkasnya.(*)
Social Header