Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 3, Mako Polda Papua Baru, dan dihadiri oleh Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika, S.I.K., serta Dirintelkam Polda Papua, Kombes Pol Wawan Setiyawan, S.I.K.
Arahan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meminimalisir potensi konflik dan memastikan koordinasi yang baik antara petugas kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jayapura. Dalam arahannya, Wakapolda Renwarin menekankan pentingnya peran Bhabinkamtibmas sebagai satuan kerja yang setia mendampingi masyarakat.
“Pertemuan kita ini memiliki makna penting. Kita hadir untuk memberikan arahan khusus terkait ancaman potensi pada saat Pilkada nanti. Dirintelkam akan menyampaikan beberapa poin dari kejadian beberapa waktu lalu. Di kota ini kita menggunakan sistem 'one man one foot', namun di dua daerah masih menggunakan sistem noken,” ujar Brigjen Pol. Renwarin.
Wakapolda menekankan bahwa sistem noken tidak boleh terjadi lagi di Jayapura Kota. Menurutnya, banyak yang menyampaikan bahwa Pilpres atau Pileg sukses dan aman, namun pelaksanaan pemilihan Walikota dan Gubernur berbeda.
“Kita ketahui bersama bahwa sudah ada pemecahan provinsi. Dengan adanya provinsi baru, dinamika politik lokal bisa menjadi lebih kompleks,” tambahnya.
Brigjen Pol. Patrige juga menyoroti bahwa setiap suku atau wilayah adat memiliki kepentingan dan aspirasi berbeda terkait pemilihan kepemimpinan daerah. Hal ini bisa menciptakan ketegangan atau persaingan antar-suku yang mempengaruhi jalannya Pilkada.
“Penting bagi pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat, dan pemimpin suku-suku adat untuk melakukan upaya-upaya dialog, rekonsiliasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok masyarakat,” kata Renwarin.
Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika, S.I.K., dan Dirintelkam Polda Papua, Kombes Pol Wawan Setiyawan, S.I.K., turut memberikan dukungan terhadap upaya ini. Mereka menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi yang solid untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung.
Dengan upaya ini, diharapkan potensi konflik terkait pemecahan provinsi dan pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan. Proses demokrasi lokal diharapkan berlangsung dengan aman, damai, dan tertib, mencerminkan semangat kebersamaan dan persatuan yang kuat di Papua.(*)
Social Header