Makassar - Polemik permasalahan keberadaan Laskar pelayanan publik berintegritas (pelangi) di Kota Makassar terus berlanjut. Selain menimbulkan riak di internal Dinas Pendidikan, beberapa anggota DPRD Kota Makassar juga menyoroti keberadaannya.
Sebelumnya, masa akhir jabatan Danny Pomanto sebagai Walikota Makassar juga ribut terkait 7.000 Laskar Pelangi mengalami keterlambatan gaji akibat dana bagi hasil (DBH) sebagai tumpuan harapannya terlambat diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Danny saat itu mengungkapkan Pemkot Makassar tidak mampu lagi membiayai honor laskar pelangi. Jika tak kunjung dibayarkan, maka 7.000 pegawai non ASN tersebut terancam dievaluasi atau diberhentikan.
Ketua DPW LSM PERAK Sulawesi Selatan, Mahmudin Dg. Sipato mengatakan jika keberadaan Laskar Pelangi memang patut dievaluasi bahkan dibubarkan. Pasalnya, jika beberapa temuan di Disdik Makassar benar terkait kinerja berarti memang ada kebocoran keuangan dan menjadi beban di APBD dan tentunya dapat merugikan pemerintah kota.
"Malah kami Janggal mendengarnya karena setahu kami laskar pelangi itu adalah laskar yang diperbantukan kepada PPPK dan ASN. Terus keberadaan PPPK dan ASN ini malah semakin enak dong, kami pikir ini sangat mubazir anggaran," ungkapnya saat berbicara di depan awak media, Minggu (18/5/25).
Mahmudin juga mempertanyakan, berapa habis anggaran untuk belanja pegawai laskar pelangi itu tiap bulannya.
"Laskar Pelangi itu ciptaan Walikota sebelumnya dan diduga sarat kepentingan," ucapnya lagi.
Jadi menurut Mahmuddin, jangan menggeneralisir jika mereka dibubarkan akan menimbulkan polemik pengangguran di kota Makassar karena yang diangkat laskar pelangi berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan kami pada saat itu diduga tidak transparan dan diduga hanya mengakomodir kepentingan politik, penguasa dan segelintir orang pada saat itu.
"Maka muncullah istilah para laskar pelangi dan pegawai yang ada di BUMD sekarang orangnya Bapaka kemarin, kan miris kalau ada statement seperti itu dan tidak lagi berbasis kinerja nah mereka digaji pakai uang rakyat," terangnya.
Belum lagi lanjut Mahmudin, tahun-tahun kemarin kami menemukan dugaan oknum-oknum Laskar Pelangi yang dapat mengatur dan lebih Power dari pimpinannya baik di instansi pemerintahan dan sekolah-sekolah.
"Itu semua diduga karena yang masukkan mereka orang berpengaruh atau dekat pimpinan saat itu," jelasnya.
Pihaknyapun mensupport Walikota Makassar jika ingin mengevaluasi bahkan membubarkan laskar pelangi yang ada.
"Kalau ada yang riskan untuk pos-pos yang urgent silahkan adakan rekrutmen ulang dengan berdasarkan regulasi dan peraturan yang ada," pungkasnya.
Diketahui, jika sebelumnya Pemkot Makassar melalui Kepala BPSDM Kota Makassar, Akhmad Namsum mengungkapkan ada 11.000 jumlah Laskar Pelangi di lingkup Pemkot Makassar.
Para Laskar Pelangi juga sudah banyak yang terangkat PPPK sehingga tidak membebani APBD lagi.
Namun, berbagai spekulasi muncul jika adanya dugaan menambah atau menyelipkan laskar pelangi baru secara diam-diam. Maka, dari itu PERAK mendesak Walikota Makassar transparan dalam perekrutan tersebut jika benar adanya.
(*)
Social Header