MAKASSAR—1 ONE—NEWS—CO.ID. -Peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) 1 Mei 2026 diwarnai aksi unjuk rasa oleh sekitar 1.500 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Provinsi Sulawesi Selatan. Aksi tersebut berlangsung di tiga titik strategis di Kota Makassar, yakni Jalan Nusantara depan Pintu 1 Pelabuhan Soekarno-Hatta, kawasan New Port PT Pelindo, serta Jalan AP Pettarani depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (01/05/2026) siang.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD K-SPSI Sulawesi Selatan, Basri Abbas, SH., MH., dan diikuti oleh sejumlah pimpinan federasi, di antaranya Ketua FSP RTMM SPSI Awaluddin M, Ketua FSPTI Anwar, serta Ketua NIBA SPSI Mulyadi Arief. Kehadiran massa buruh dari berbagai sektor ini menjadi simbol solidaritas dan momentum merajut kebersamaan antara pekerja, pemerintah, dan pengusaha.
Dalam orasinya, Basri Abbas menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk menyuarakan aspirasi terkait penegakan hukum ketenagakerjaan. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap penerapan upah, jaminan sosial, serta struktur dan skala upah yang adil bagi seluruh pekerja, sesuai instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) K-SPSI.
Selain itu, K-SPSI Sulsel juga menyoroti praktik outsourcing yang dinilai perlu dibatasi secara tegas. Basri Abbas menyebutkan bahwa regulasi yang ada telah mengatur pembatasan jenis pekerjaan outsourcing, sehingga perusahaan yang melanggar harus ditindak tegas oleh Dinas Tenaga Kerja. Ia juga mengungkapkan masih ditemukannya perusahaan yang membayar upah di bawah standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Lebih lanjut, pihaknya berharap pemerintah provinsi dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan regulasi ketenagakerjaan. Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima aspirasi tersebut dan berkomitmen menindaklanjuti, termasuk melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait.
Salah satu isu yang disoroti dalam aksi tersebut adalah dugaan diskriminasi upah terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Makassar dibandingkan dengan daerah lain seperti Surabaya. K-SPSI menilai perbedaan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan mendesak adanya penyesuaian upah agar lebih adil serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menutup pernyataannya, Basri Abbas menyampaikan harapan agar pemerintah pusat segera merampungkan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, termasuk penghapusan outsourcing dan penetapan kenaikan upah tahunan yang layak. Ia juga mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 kepada seluruh pekerja di Indonesia, seraya berharap kesejahteraan buruh semakin meningkat di masa mendatang." Ucap BASRI ABBAS SH.,MH.(Selaku ketua K-SPSI SUL-SEL)
LAPORAN : KABIRO MAKASSAR
EDITOR : SADIKIN RAHMAT
Social Header